bazuhad

Menimbang Panasnya Jombang Hasil Pileg 2009

Oleh : Muhammad Sholeh*)

---

Membaca konfigurasi anggota DPRD tersebut, sedikitnya bisa diprediksi dua kemungkian yang akan terjadi selama periode mereka. Pertama, proses pengambilan kebijakan daerah mungkin tidak akan pernah berjalan mulus. Lembaga perwakilan akan menjadi semacam batu sandungan bagi kepentingan pemerintah. Sedikit saja pemerintah terpeleset, akan terjadi kobaran api yang siap memanaskan Jombang.

Meski belum ada pengumuman resmi dari KPUD Jombang, nama-nama Caleg yang berhasil lolos dalam Pemilu legislatif 9 April lalu sudah dapat dibaca. Nama-nama yang memiliki 'catatan kelam' dengan Bupati Jombang Suyanto, dipastikan berhasil memperoleh tiket perwakilan dari konstituennya.

Di partai Golkar ada nama Nyono Suherli yang sebelumnya pernah menjadi rival Suyanto pada Pilkada 2008. Juga nama Mastur Baidlawi, manta PNS yang pernah 'dijegal' karirnya oleh Suyanto pada periode pertama kepemimpinannya di Jombang. Saat itu, Mastur Baidlawi yang pernah bersaing dengan Suyanto dalam Pilkada 2003, ditunjuk menjadi kepala BUMD Perkebuan Pangklungan. 'Diwonosalamkan', begitu istilah yang dikenal.

Ada lagi Partai Amanat Nasional (PAN). Saikhu, 'anak emas' Ali Fikri, wakil Bupati Suyanto pada periode pertamanya, berhasil lolos ke Wakhid Hasyim. Ali Fikri dikenal pernah sakit hati dengan Suyanto gara-gara dikhianati pada saat Pilkada 2008 lalu. Ia tidak jadi digandeng sebagai pasangan Suyanto hanya dua hari menjelang penutupan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati. Praktis Ali Fikri yang saat itu masih berminat maju, begitu saja kehilangan waktu untuk menata langkahnya.

Di PKB ada Sholihin Ruslie. Pria pengacara inilah yang pada tahun 2008 pernah menggalang demo besar-besaran di kantor Pemkab. Kebijakan Suyanto soal pasar Mojoagung dituding tidak memiliki 'sense of justice'. Perangainya yang keras, akan bisa 'membakar' DPRD seperti ia berhasil membakar amarh Suyanto pada saat demo pedagang pasar.

Membaca konfigurasi anggota DPRD tersebut, sedikitnya bisa diprediksi dua kemungkian yang akan terjadi selama periode mereka. Pertama, proses pengambilan kebijakan daerah mungkin tidak akan pernah berjalan mulus. Lembaga perwakilan akan menjadi semacam batu sandungan bagi kepentingan pemerintah. Sedikit saja pemerintah terpeleset, akan terjadi kobaran api yang siap memanaskan Jombang.

Andai yang demikian terjadi, maka pembangunan akan terhambat. Meski mengatasnamakan kepentingan rakyat, bila 'dinamika' yang dikembangkan figur-figur tersebut berlebihan maka dampaknya juga akan sampai pada rakyat. Pengalokasian anggaran akan alot, Perda bisa gagal dan banyak lainnya. Pemerintahan tidak kondusif.

Kemungkinan kedua, juga akan ada semacam 'pertikaian' antara lembaga perwakilan dengan pemerintah. Berbekal 'catatan kelam' yang dimilikinya, figur-figur tersebut akan mudah saja bermain. 'Pertikaian' akan sengaja dibangun sejak awal untuk bisa memastikan besaran kompensasi yang akan dimasukkan pemerintah ke dalam saku para anggota lembaga perwaikilan.

Andai yang demikian terjadi, maka kembali rakyat yang harus menanggu dampaknya. Na'udzubillah Min Dzalik..

*) Penulis adalah kader muda NU dan Sekretaris DKC Garda Bangsa Kabupaten Jombang